JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus berkomitmen mempercepat penanganan infrastruktur jalan dan jembatan yang terdampak bencana di Aceh. Langkah tersebut menjadi bukti kehadiran pemerintah dalam memastikan konektivitas masyarakat segera pulih sehingga aktivitas sosial dan ekonomi dapat kembali berjalan. "Kementerian PU berkomitmen mempercepat penanganan infrastruktur yang terdampak bencana agar konektivitas masyarakat segera pulih. Infrastruktur yang kembali berfungsi akan menjadi penopang pemulihan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah terdampak," kata Menteri PU Dody Hanggodo.
Bencana yang terjadi pada akhir November 2025 akibat curah hujan tinggi dan dampak Siklon Tropis Senyar menyebabkan kerusakan infrastruktur di berbagai wilayah Provinsi Aceh. "Sebanyak 46 ruas jalan nasional terdampak yang tersebar di lintas timur, lintas tengah, lintas barat, dan lintas penghubung di Provinsi Aceh. Dari jumlah tersebut, 15 ruas jalan nasional putus, 16 jembatan nasional putus dari total 23 jembatan yang terdampak, serta terjadi 362 titik longsor dan 37 titik banjir," ujarnya.
Hingga 23 Juli 2026, dari 15 ruas jalan nasional yang sempat terputus, sebanyak 13 ruas telah berfungsi sementara, sedangkan dua ruas lainnya masih dapat dilalui melalui jalan alternatif. "Sementara itu, dari 16 jembatan nasional yang terputus, sebanyak 14 jembatan telah kembali berfungsi melalui penanganan darurat. Adapun dua jembatan lainnya tetap melayani mobilitas masyarakat melalui jalan alternatif yang telah disiapkan," tuturnya.
Untuk mempercepat pemulihan konektivitas, Kementerian PU juga telah memasang 12 unit Jembatan Bailey di sejumlah titik prioritas. "Pemasangan jembatan darurat tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian PU, TNI, dan penyedia jasa konstruksi guna memastikan akses masyarakat dapat segera dibuka kembali," jelasnya.
Selain penanganan darurat, Kementerian PU juga melaksanakan penanganan permanen melalui rehabilitasi dan rekonstruksi jalan serta penggantian jembatan di sejumlah ruas terdampak. Penanganan dilakukan melalui skema Design and Build yang tersebar di berbagai koridor jalan nasional di Aceh dengan masa pelaksanaan hingga 2026 dan 2027. "Kementerian PU juga terus mendukung penanganan infrastruktur jalan dan jembatan daerah yang terdampak di 18 kabupaten/kota di Provinsi Aceh," ungkapnya. (idr/ali)
