JAKARTA – Kebijakan pemerintah Amerika Serikat (AS) yang mulai memberlakukan tarif tambahan 10 persen terhadap produk asal Indonesia sejak Jumat (24/7) mulai memunculkan kekhawatiran pelaku usaha. Industri manufaktur berorientasi ekspor, terutama sektor padat karya, diprediksi menjadi yang paling merasakan dampaknya karena biaya masuk produk Indonesia ke pasar AS semakin mahal.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah mempercepat negosiasi dengan AS agar daftar produk yang memperoleh pengecualian tarif segera dipastikan. Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani mengatakan, tekanan terbesar akan dirasakan industri yang selama ini menjadikan Amerika Serikat sebagai pasar utama. "Berdasarkan struktur ekspor nonmigas Indonesia ke AS pada 2025, lima kelompok produk terbesar adalah mesin dan peralatan listrik, barang rajutan, alas kaki, pakaian jadi bukan rajutan, serta lemak dan minyak nabati maupun hewan," ujarnya di Jakarta kemarin (26/7).
Diversifikasi Ekspor
Meskipun demikian, Apindo menilai dampak riil kebijakan tersebut masih belum dapat dihitung secara pasti. Sebab, pemerintah Indonesia masih bernegosiasi dengan pemerintah AS terkait pengecualian tarif untuk sejumlah komoditas. "Dunia usaha masih menunggu hasil akhir implementasi kebijakan tersebut sebelum dapat mengukur dampaknya secara lebih pasti," katanya. Selain diplomasi perdagangan, pemerintah juga didorong mempercepat reformasi struktural melalui penyederhanaan regulasi, peningkatan efisiensi logistik, penyediaan energi yang kompetitif, percepatan perizinan, serta penguatan kualitas sumber daya manusia.
Apindo menilai diversifikasi pasar ekspor perlu dipercepat melalui berbagai perjanjian perdagangan internasional agar ketergantungan terhadap pasar AS semakin berkurang. Di tengah tantangan tersebut, prospek ekspor RI ke AS masih dinilai cukup menjanjikan. Pada 2025, ekspor Indonesia ke Negeri Paman Sam mencapai USD 30,96 miliar atau tumbuh 16,65 persen dibanding tahun sebelumnya. Sementara sepanjang Januari–Mei 2026, ekspor masih meningkat 5,13 persen secara tahunan menjadi USD 12,73 miliar. "Ukuran keberhasilan bukan hanya besaran tarif, tetapi kemampuan Indonesia menjaga akses pasar, menarik investasi baru, memperkuat kapasitas manufaktur nasional, serta meningkatkan posisi Indonesia dalam rantai pasok global," paparnya. (bry/dio)
