JAKARTA – Sejumlah massa yang tergabung dalam Koalisi MBG Watch menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Jakarta, kemarin (10/6). Mereka mendesak pemerintah menghentikan sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program tersebut. Dalam aksi tersebut, massa memasang garis kuning-hitam di area kantor BGN dan membawa sejumlah poster bernada kritik. Di antaranya bertuliskan "Gedung Ini Kami Segel", "Audit MBG", dan "Kami Muak! Rombak Total MBG!".
Ahli hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Bivitri Susanti yang turut mengikuti unjuk rasa menilai, persoalan MBG bukan hanya terkait pelaksanaan di lapangan, tetapi juga desain kebijakan yang dianggap bermasalah sejak awal. Menurut dia, kelompok masyarakat sipil bersama Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) telah menggugat Undang-Undang (UU) APBN ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena menilai sebagian anggaran pendidikan dialihkan untuk program MBG. "Dua puluh persen APBN harus untuk pendidikan. Tapi, ternyata sebagian dibuat MBG. Menurut kami MBG itu bukan pendidikan," tegasnya.
Bivitri juga menyoroti mekanisme pengelolaan dapur MBG yang banyak dijalankan oleh yayasan. Menurutnya, model tersebut membuat pengadaan barang dan jasa tidak berjalan sesuai mekanisme yang semestinya. Dia menilai pemerintah perlu menghentikan sementara program tersebut sebelum mengevaluasi secara menyeluruh. "Harus dimoratorium dulu, baru kemudian dievaluasi total," ucapnya.
Kritik juga dilontarkan Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Wahyudi Askar. Menurut dia, MBG membebani kondisi fiskal negara yang saat ini menghadapi berbagai tekanan ekonomi. "Pesannya sederhana, hentikan MBG ini. Fokuskan pada yang membutuhkan sehingga pemerintah benar-benar menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat," ujarnya.
Baca Juga: Kelas Menengah Terjun ke Rentan Miskin
Penataan Ulang
Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menjelaskan, pemerintah tengah menata ulang program MBG dengan memfokuskan penerima manfaat kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan. "Nanti yang betul-betul membutuhkan akan dicek kembali sehingga program ini benar-benar efektif," kata Dudung di Kompleks Istana Kepresidenan. Pemerintah juga sedang mengevaluasi operasional dapur MBG yang telah berjalan. Penataan dilakukan agar kualitas layanan lebih terjaga dan disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat di lapangan. Selain itu, pemerintah menemukan indikasi penggelembungan jumlah titik dapur yang berpotensi membebani anggaran negara.(lyn/idr/aph)
