Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN: Proyek Tanggul Laut Pantura Libatkan Perguruan Tinggi

P
SINERGI: Didit Herdiawan (kanan) mendampingi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono saat memberikan keterangan kemarin (4/5). Foto: HUMAS KKP
SINERGI: Didit Herdiawan (kanan) mendampingi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono saat memberikan keterangan kemarin (4/5). Foto: HUMAS KKP

Advertisement

 

JAKARTA – Pembangunan proyek tanggul laut di pantai utara Jawa (Pantura) butuh kolaborasi berbagai pihak. Hal itu disampaikan Laksamana TNI (Purn) Didit Herdiawan, yang menjabat sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Kepala Badan Pengelolaan Proyek Strategis Nasional dan Kawasan Pengembangan Ekonomi Khusus (BOPPJ).

Didit menekankan bahwa dukungan akademik dan ilmiah menjadi pondasi penting dalam setiap langkah yang diambil. Bahkan, saat ini pihaknya dibantu oleh berbagai perguruan tinggi. Di sisi lain, pengembangan dan penerapan teknologi juga mendapat dukungan penuh dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Advertisement

"Kerja sama ini telah terjalin selama lebih dari enam bulan, di mana kedua belah pihak saling bertukar gagasan untuk menentukan jenis teknologi yang tepat digunakan," terang Didit, kemarin (4/5).

Secara geografis, lanjut Didit, proyek pembangunan ini mencakup wilayah sepanjang kurang lebih 575 kilometer di jalur pantura, yang merupakan jalur strategis dan padat aktivitas. Panjangnya wilayah membuat proyek ini memiliki skala yang cukup besar. Dan untuk mempercepat proses pelaksanaannya, jalur sepanjang itu dibagi menjadi 15 segmen terpisah.

Advertisement

"Pembagian ini memungkinkan pekerjaan dilakukan secara serentak di berbagai titik, sehingga waktu penyelesaian dapat dioptimalkan," ujarnya.

Sejalan dengan itu, perencanaan kegiatan peletakan batu pertama program maupun infrastruktur disusun agar berjalan beriringan. Pelaksanaannya pun melibatkan pemerintah daerah di berbagai tingkatan.

Selain itu, pembangunan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memiliki karakteristik tematik yang menyesuaikan dengan potensi dan keunikan di setiap wilayah. "Di masa mendatang, prinsip kerja sama dengan pemerintah daerah tetap dipegang teguh, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan pembangunan, maupun pengelolaan kawasan setelahnya," tuturnya. (ygi/bas)

Advertisement
Editor : Pratama Karamoy
Sumber : Koran Jawa Pos

Artikel Terkait

Petani Tebu Desak HPP Gula Naik

Petani Tebu Desak HPP Gula Naik

Petani tebu menuntut harga pokok penjualan (HPP) gula naik. Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (DPN APTRI) mendesak HPP segera dinaikkan menjadi Rp 16.875 per kilogram di tengah anjloknya harga

Empat Pelaku Rudapaksa Massal di Sampang Dituntut 4 Tahun Penjara

Empat Pelaku Rudapaksa Massal di Sampang Dituntut 4 Tahun Penjara

Penanganan kasus dugaan rudapaksa terhadap anak perempuan di bawah umur yang melibatkan 27 terduga pelaku di Sampang masih berlangsung. Dari 10 tersangka yang telah diamankan, enam di antaranya sudah disidang....

Kementerian Pertanian Beri Bantuan 56 Ribu Unit Pompa Air untuk Hadapi Kemarau Panjang

Kementerian Pertanian Beri Bantuan 56 Ribu Unit Pompa Air untuk Hadapi Kemarau Panjang

Musim kemarau panjang sudah melanda Indonesia. Di banyak daerah, hujan sudah beberapa pekan belum mengguyur. Pemerintah memberikan perhatian ke sektor pertanian supaya tetap bisa produksi. Caranya dengan menyiapkan....

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer