Pengamat: Kompor Listrik Belum Jawab Kelangkaan LPG, Dinilai Lebih Tepat sebagai Solusi Jangka Panjang
JAKARTA – Program konversi kompor listrik yang diwacanakan pemerintah dinilai belum menjadi solusi untuk mengatasi kelangkaan LPG bersubsidi yang terjadi saat ini. Kebijakan tersebut dianggap lebih efektif sebagai langkah jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor. Ketua Indonesian Center for Renewable Energy Studies (ICRES) Surya Darma mengatakan, dari sisi ekonomi makro dan ketahanan energi, pengalihan konsumsi energi memasak dari LPG ke listrik berpotensi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG. Saat ini, sebagian besar kebutuhan LPG nasional masih dipenuhi dari luar negeri.
Menurut dia, penggunaan kompor listrik juga dapat membantu menyerap pasokan listrik nasional yang saat ini mengalami kelebihan kapasitas di sejumlah wilayah. Meski demikian, Surya menilai implementasi program tersebut tidak dapat menjawab persoalan kelangkaan dan kenaikan harga LPG 3 kilogram yang sedang dihadapi masyarakat. "Kelangkaan dan lonjakan harga LPG 3 kilogram merupakan persoalan yang membutuhkan penanganan segera. Sementara program kompor listrik masih membutuhkan proses penganggaran dan distribusi," ujarnya.
Tantangan Implementasi
Selain itu, Surya menilai penggunaan kompor listrik memerlukan perubahan kebiasaan masyarakat. Pengguna juga harus menyiapkan peralatan memasak yang kompatibel dengan kompor listrik, sehingga berpotensi menambah biaya rumah tangga. Tantangan lain adalah keandalan pasokan listrik, terutama di sejumlah daerah di luar Pulau Jawa. Ketergantungan pada kompor listrik dinilai berisiko jika infrastruktur kelistrikan belum sepenuhnya andal. "Jika pasokan listrik terganggu, masyarakat juga akan kesulitan memasak," katanya.
Pengawasan Program Pemerintah
Secara terpisah, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) meminta perangkat desa ikut mengawasi pelaksanaan sejumlah program pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto mengatakan pengawasan diperlukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai tujuan sekaligus menjadi bahan evaluasi apabila ditemukan kendala di lapangan. "Jika ada yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, silakan disampaikan," ujarnya. (bry/raf/aph)
