JAKARTA – Kenaikan harga avtur akibat perang di Timur Tengah berdampak pada biaya penerbangan haji. Kedua maskapai haji, Garuda dan Saudia Airlines, mengajukan kenaikan ongkos penerbangan yang totalnya mencapai Rp 1,77 triliun untuk 203 ribu lebih jemaah reguler.
Dalam Rapat Kerja Nasional Konsolidasi Penyelenggaraan Haji di Asrama Haji Tangerang, Banten, Rabu (8/4) malam, Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf memastikan bahwa kenaikan biaya penerbangan itu tidak akan dibebankan kepada jemaah haji. Itu, lanjut Irfan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto sejak awal. "Pemerintah memastikan komitmen ini dijalankan secara konsisten," katanya.
Kemenhaj bersama Komisi VIII DPR menyepakati biaya haji 2026 pada 29 Oktober 2025. Pada saat itu, berdasarkan data Pertamina, harga avtur untuk penerbangan di Soekarno-Hatta berkisar Rp 13.000 sampai Rp 14.000 per liter. Di waktu yang sama harga minyak WTI sebesar USD 60,48 per barel atau Brent USD 64,92 per barel.
Setelah perang Timur Tengah meletus, harga minyak dunia sempat berada di posisi tertinggi pada Maret lalu. Minyak mentah Brent sempat menyentuh USD 120 per barel. Akibatnya harga avtur ikut melonjak. Bulan ini harga avtur di Soekarno-Hatta diperkirakan mencapai Rp 23.551 per liter. Atau mengalami kenaikan sekitar 72,45 persen dari harga sebelumnya yang berkisar di kisaran Rp 13.656 per liter.
Baca Juga: RI Kecewa PBB Abaikan Insiden Ketiga UNIFIL
Harga avtur di atas untuk penerbangan domestik. Untuk penerbangan internasional lebih mahal lagi. Bulan ini harga avtur untuk penerbangan internasional di Soekarno-Hatta dipatok US cent 133,8 per liter. Harga ini naik signifikan dibanding saat penetapan biaya haji 2026 yang berkisar US cent 70-80 per liter.
Dia mengungkapkan, pada 30 Maret lalu Garuda Indonesia mengajukan perubahan harga. Disusul Saudi Airlines pada 31 Maret 2026. "Kami pastikan, negara hadir untuk melindungi jemaah," katanya.
Selisih Ditalangi APBN atau BPKH
Saat ini ada dua opsi yang bisa diambil pemerintah untuk menutup kebutuhan biaya penerbangan tersebut. Pertama, menalangi lewat APBN. Kedua, mengambil nilai manfaat pengelolaan dana haji yang ada di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Sebelumnya, nilai manfaat dana haji yang digunakan untuk penyelenggaraan haji tahun ini mencapai Rp 18,21 triliun. Dengan adanya dana ini, jemaah tidak harus membayar ongkos haji secara penuh. Dari total biaya haji Rp 87,4 jutaan, jemaah merogoh kocek Rp 54,1 jutaan.
Kepala BPKH Fadlul Imansyah mengatakan, dari total Rp 18,21 triliun, yang sudah dicairkan BPKH ke Kemenhaj sekitar Rp 12,92 triliun atau lebih dari 70 persen. "Realisasi 70,95 persen ini mencerminkan kesiapan likuiditas BPKH dalam mendukung penyelenggaraan ibadah haji secara tepat waktu dan terukur," katanya.
Penyaluran dana dilakukan dalam tiga mata uang utama, yakni Riyal Arab Saudi (SAR), Rupiah (IDR), dan Dolar Amerika Serikat (USD). Tujuannya memastikan fleksibilitas pembayaran lintas negara sekaligus mengendalikan risiko nilai tukar. BPKH berkomitmen menyelesaikan sisa kewajiban transfer sebesar Rp 5,29 triliun (29,05 persen) secara bertahap hingga Juli depan.
Cegah Haji Ilegal
Sementara itu, Kemenhaj menggandeng Polri membentuk Satgas Pencegahan Haji Ilegal. Satgas tersebut berperan dalam penanganan segala bentuk kejahatan penipuan haji dan umrah.
Pembentukan satgas ini diumumkan Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak bersama Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo di Jakarta kemarin (9/4). Dahnil mengatakan, salah satu potensi penipuan menggunakan modus visa haji furoda.
Dia menegaskan, sampai saat ini belum ada pengumuman adanya visa haji furoda oleh pemerintah Arab Saudi. Jadi, masyarakat diimbau tidak tertipu promosi haji furoda yang salah satu keunggulannya tidak perlu antre.
"Ada potensi moral hazard dari haji furoda," katanya. Dedi menambahkan, kasus penipuan umrah signifikan. Sepanjang tahun ini saja, ada seribu lebih calon jemaah umrah yang tidak jadi berangkat padahal sudah di bandara. (wan/ttg)
Editor : Pratama Karamoy