JAKARTA – Pemerintah meluncurkan delapan butir transformasi budaya kerja nasional untuk merespons dinamika global sekaligus menjaga stabilitas ekonomi domestik kemarin (31/3). Salah satu poin dalam aturan tersebut yaitu penerapan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap Jumat.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kondisi ekonomi Indonesia tetap solid di tengah tekanan global. Pundamental ekonomi negara kuat ditopang stabilitas fiskal dan ketersediaan energi. "Situasi global ini bukan hambatan, melainkan momentum untuk mempercepat perubahan menuju perilaku kerja yang lebih modern, efisien, dan produktif," kata Airlangga di Jakarta.
Delapan butir transformasi budaya kerja nasional itu di antaranya penerapan WFH bagi ASN setiap Jumat, efisiensi mobilitas melalui pembatasan penggunaan kendaraan dinas hingga 50 persen. "Termasuk efisiensi perjalanan dinas di dalam negeri hingga 50 persen dan luar negeri sampai 70 persen," jelas Airlangga.
Skema WFH untuk sektor swasta akan diatur Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing industri. Namun, sektor strategis seperti kesehatan, energi, logistik, hingga keuangan tetap bekerja normal dan kantor maupun lapangan.
Airlangga menyebut, kebijakan tersebut berpotensi menghemat anggaran negara hingga Rp 5,2 triliun dari sisi kompensasi BBM. Sementara itu, potensi penghematan konsumsi BBM masyarakat diperkirakan mencapai Rp 59 triliun. Pemerintah juga merencanakan refocussing anggaran kementerian dan lembaga sebesar Rp 121,2 triliun hingga Rp 130,2 triliun.
Selain itu, pemerintah akan menerapkan mandatori biodiesel B50 pada 1 Juli 2026 guna menguatkan kemandirian energi. Program tersebut diproyeksikan mengurangi konsumsi BBM fosil hingga 4 juta kiloliter dan menghemat subsidi sekitar Rp 48 triliun. "Kebijakan akan dievaluasi setelah dua bulan pelaksanaan," jelas Airlangga.
Baca Juga: Krisis Energi Mengintai, Celios Prediksi Subsidi Membengkak
Pasokan Energi Aman
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pasokan energi nasional dalam kondisi aman meski terjadi ketegangan geopolitik. "Cadangan BBM kita di atas standar minimum nasional, baik solar, bensin, gas, hingga LPG," tegasnya.
Dia memastikan bahwa harga BBM subsidi tidak naik. Untuk BBM non-subsidi, pemerintah masih membahas dengan mempertimbangkan dinamika harga minyak dunia.
Pemerintah telah mengantisipasi gangguan pasokan minyak dari Timur Tengah dengan mencari sumber alternatif lain. Menurut Bahlil, ketergantungan impor dari kawasan tersebut hanya sekitar 20 persen dan sudah dialihkan ke negara lain. Di sisi lain, kapasitas produksi dalam negeri juga diperkuat melalui pengoperasian proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) di Balikpapan yang mampu menghasilkan jutaan kiloliter BBM setiap tahun.
APBN Sehat
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menambahkan, APBN tetap dalam kondisi sehat dan mampu meredam gejolak global. Pemerintah bukan telah menghitung skenario jika harga minyak mencapai USD 100 per barel. Hasilnya, defisit anggaran tetap terkendali. "Kami masih mempunyai ruang untuk memberi subsidi atau bantalan terhadap gejolak perekonomian dunia. Anggaran kita tetap berkesinambungan dan defisit masih terkendali. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir," ucapnya.
Antrean Normal di Surabaya
Pantauan Jawa Pos di Surabaya, antrean di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) masih normal kemarin (31/3). Tidak terlihat lonjakan antrean maupun kepanikan warga di tengah isu kenaikan harga BBM. Di SPBU Nomor 54.602.57 Jalan Jemursari, misalnya, sekitar pukul 10.00 antrean kendaraan belum mengular. Rata-rata antrean hanya sekitar lima motor di tiap jalur pengisian. Antrean mobil juga tidak lebih dari lima kendaraan.
Kondisi serupa terlihat di SPBU BP Margorejo Indah. Antrean kendaraan tidak sampai meluber ke badan jalan. Hal yang sama tampak di beberapa SPBU di kawasan Surabaya Utara. Misal saja di Jalan Bubutan, Jalan Rajawali, dan Jalan Gresik. Semuanya, terpantau normal tanpa antrean kendaraan berarti.
Kebijakan Subsidi Harus Tepat
Guru Besar Kebijakan Publik Universitas Airlangga Prof Antun Mardiyanta mengatakan, kebijakan BBM harus didasarkan basis data yang rinciannya kuat. Pemerintah diminta tidak mengambil keputusan tanpa dasar yang jelas, terutama dalam menjaga ketepatan sasaran subsidi.
"Harus benar-benar diberikan kepada kelompok yang berhak agar tidak mengganggu pelaku ekonomi produktif," katanya. Dia mengingatkan, kebijakan yang diambil pemerintah jangan sampai justru menyulitkan sektor yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Pelaku usaha, terutama di sektor logistik dan distribusi, perlu mendapat perhatian khusus. Jika tidak, kebijakan pemerintah justru berpotensi menghambat aktivitas ekonomi.
"Yang berkonstribusi pada pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja harus menjadi prioritas," tuturnya. Terkait pembatasan pembelian BBM, dia menyebut kebijakan tersebut bisa dipahami dari sisi pengendalian kapasitas fiskal negara. Namun, dampaknya terhadap ekonomi harus dihitung secara cermat. (mym/bry/dho/zam/lyn/aph/oni/jawa pos)
Editor : Pratama Karamoy