Masa Penahanan Hakim Itong Diperpanjang KPK, Terkait ‘Mafia’ Perkara Pengadilan

  • Bagikan
Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Itong Isnaeni Hidayat (tengah) menyampaikan pembelaan saat berlangsungnya jumpa pers di Gedung KPK RI, Jakarta, Kamis (20/1/2022). KPK menetapkan tiga orang tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa suap pengurusan perkara di PN Surabaya, Jawa Timur. (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc)

JAGOSATU.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan selama 30 hari ke depan terhadap tiga tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jawa Timur.

Tiga tersangka itu, yakni Hakim PN Surabaya nonaktif Itong Isnaeni Hidayat (IIH), Panitera Pengganti PN Surabaya nonaktif Hamdan (HD), dan pengacara sekaligus kuasa dari PT Soyu Giri Primedika (SGP) Hendro Kasiono (HK).

“Tim penyidik masih kembali melakukan penahanan lanjutan untuk tersangka IIH dan kawan-kawan selama 30 hari terhitung 21 Maret 2022 sampai dengan 19 April 2022 berdasarkan penetapan penahanan pertama dari Ketua Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Tersangka Itong saat ini ditahan di Rutan KPK pada Kaveling C1 berlokasi di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi (ACLC) KPK, Hamdan ditahan di Rutan Polres Jakarta Timur, dan Hendro di Rutan Polres Jakarta Pusat.

Ali mengatakan penjadwalan pemanggilan saksi-saksi akan terus dilakukan oleh tim penyidik untuk melengkapi pemberkasan perkara tersangka Itong dan kawan-kawan tersebut.

KPK telah menetapkan Itong bersama Hamdan sebagai tersangka penerima suap, dan Hendro sebagai tersangka pemberi suap.

Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan bahwa Itong selaku hakim tunggal PN Surabaya menyidangkan perkara permohonan pembubaran PT SGP yang diwakili Hendro sebagai kuasa hukum perusahaan tersebut.

Dalam penanganan perkara itu, KPK menduga ada kesepakatan antara Hendro dan pihak perwakilan PT SGP untuk menyiapkan sejumlah uang yang akan diberikan kepada hakim.

KPK menduga uang yang disiapkan untuk mengurus perkara tersebut berkisar Rp1,3 miliar, dimulai dari tingkat putusan pengadilan negeri hingga tingkat putusan Mahkamah Agung (MA).

Sebagai langkah awal realisasi uang Rp1,3 miliar itu, Hendro menemui Hamdan, lalu meminta agar hakim yang menangani perkaranya bisa memutus sesuai dengan keinginan Hendro.

  • Bagikan