Ketua Pansus DPRD Boltim Argo Sumaiku Uji Publik Ranperda Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin

  • Bagikan
Argo Sumaiku

JAGOSATU.COM – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin akan diuji publik, Kamis (23/2/2022) hari ini, di Kantor Kecamatan Nuangan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Dimana ranperda pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin ini diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu untuk menjamin hak konstitusi warga negara bagi keadilan dan kesetaraan di muka hukum.

Kepada Manadopost.id, Argo V Sumaiku, Rabu (23/2/2022) sebagai Ketua Pansus Ranperda Inisiatif DPRD ini menjelaskan, bahwa dirinya meminta kepada pihak yang terkait agar ikut memberikan masukan. Agar kedepankan kepentingan masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan hukum benar-benar bisa diakomodir lewat perda yang sedang dirancang sekarang ini.

“Saya sebagai ketua pansus mengharapkan seluruh stakeholder dapat memberikan masukan pada saat uji publik esok (hari ini) di Kantor Kecamatan Nuangan. Ranperda bantuan hukum untuk masyarakat miskin adalah inisiatif DPRD. Ranperda ini lahir dari keprihatinan yang dialami masyarakat miskin yang tidak dapat hak-haknya sebagai warga negara RI,” ungkap Argo.

Lanjutnya, motivasi dan semangat yang mendorong ranperda ini menjadi salah satu yang dia perjuangkan karena pemenuhan hak-hak asasi masyarakat adalah hal prioritas, menurutnya.

“Untuk itu DPRD akan mempersembahkan yang terbaik kepada masyarakat untuk memfasilitasi pemberian perlindungan dan pemenuhan hak asasi bagi masyarakat. Itu Semangatnya,” ujar politisi dari Partai Demokrat ini.

Adapun poin-poin yang telah dirancang pihak Pansus DPRD Boltim yakni:

Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip Persamaan kedudukan di dalam hukum.

Menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan terpenuhinya hak masyarakat miskin dalam memperoleh keadilan sebagai bagian dari hak asasi manusia. (Buyung Potabuga/can)

  • Bagikan