Pekerja Bangunan PT Palma, Diduga tak Kantongi Surat Jalan

  • Bagikan
Aktivitas pekerjaan pembangunan PT Palma oleh pekerja dari luar daerah.(Istimewa)

JAGOSATU.COM – Tamu wajib lapor 1×24 jam nampaknya tidak diindahkan sejumlah pekerja bangunan asal luar daerah, yang bekerja untuk pembangunan PT Palma, di Tanjung Merah Bitung.
Bahkan terinformasi jika, para pekerja tersebut diduga tidak mengantongi surat jalan dari daerah asal, sebagai syarat untuk menetap sementara di Kota Bitung.
Kondisi tersebut, menurut pemerhati Darma Baginda perli ada tindakan tegas dari pemerintah setempat, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan bersama. Apalagi, saat ini pemerintah tengah berupaya menekan angka penyebaran Covid-19, termasuk menangkal virus varian baru Omicron.
“Kalau dugaan ini benar, para pekerja dari luar daerah tidak melapor 1×24 jam dan tidak membawa surat jalan, pemerintah kebobolan,” tegas Baginda, Kamis (13/1).
Karena menurutnya, tamu wajib lapor 1×24 jam, manfaatnya sangat besar dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban bersama, beegitu juga dengan surat jalan yang harus dibawa serta.
“Tetapi, hal ini menjadi persoalan serius karena informasi yang kami dapat dari warga setempat, ada perjanjian antara pihak perusahaan dengan administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung, sehingga para pekerja tersebut leluasa dan mendapat perlakuan khusus, kendati tidak mengantongi surat jalan dari daerah asal,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Bitung Pingkan Sondakh, yang juga selaku administrator KEK, saat dikonfirmasi mengatakan tidak tahu dengan perjanjian antara PT Palma dengan administrator KEK.
“Saya belum lihat bentuk perjanjiannya. Coba tanya ke kadis sebelumnya,” saran Sondakh.
Terpisah, mantan Kepala DPM-PTSP Kota Bitung Mex Mapahena saat dikonfirmasi menegaskan tidak ada perjanjian antara adiministrator KEK dengan PT Palma.
“Setahu saya, tidak pernah ada perjanjian itu,” singkat Mapahena.
Terpisah, Manager PT Palma Mutiara saat dikonfirmasi meluruskan soal perjanjian antara PT Palma dan administrator KEK.
“Perjanjian itu dilaksanakan saat kepemimpinan Kadis Andri Tirayoh, dan dihadiri oleh Lurah Tanjung Merah saat itu Bobby Rumawung. Dalam pertemuan tersebut, lurah meminta jika kami pihak perusahaan agar memberdayakan tenaga kerja sekitar,” jelasnya.
Akan tetapi menurut Mutiara, bukan tenaga kerja dalam proses pembangunan, melainkan jika perusahaan tersebut sudah beroperasi nanti.
“Kami akan memberdayakan tenaga kerja dekat perusahaan nanti, tetapi sesuai dengan keahlian yang kami butuhkan,” terang Mutiara.
Ketika ditanyakan soal surat jalan dari pekerja bangunan, diakui Mutiara tidak ada. “Karena sampai saat ini, tidak pernah ada pihak yang memintanya. Tetapi kalaupun diwajibkan akan kami sediakan. Ada yang sementara diurus saat ini yaitu surat domisili dari para pekerja itu,” pungkasnya.(tr-01)

  • Bagikan