Pakem Presiden Jawa Sudah Usang

  • Bagikan
Politikus Partai Gerindra Arief Poyuono dan Pakar hukum tata negara Refly Harun dalam diskusi yang diselenggarakan Total Politik di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (19/12). (Foto: GenPI.co/Pulina)

JAGOSATU.COM- Pakar hukum tata negara Refly Harun mengkritisi pernyataan politikus Partai Gerindra Arief Poyuono yang menyatakan orang Jawa akan selalu unggul dalam pemilihan presiden.

Menurut Refly, anggapan bahwa presiden Indonesia harus orang Jawa sudah usang. “Anggapan itu sudah tak berlaku lagi dan ke depannya pakem presiden Jawa itu bisa jebol,” ujarnya dalam diskusi yang diselenggarakan Total Politik di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (19/12). 

Refly mengatakan bahwa sebenarnya ada dua pendekatan dalam melihat kepemimpinan orang Jawa, yaitu dari segi etnisitas dan teritorial.

“Bisa dilihat etnisnya itu Jawa. Bisa dilihat juga bagaimana dia bisa menguasai suatu wilayah dan diterima masyarakat di wilayah tersebut,” katanya. 

Lebih lanjut, Refly pun memaparkan alasannya yakin bahwa pakem presiden Indonesia harus orang Jawa bisa dijebol.

Pasalnya, ada beberapa pakem lain yang sudah bisa diruntuhkan dalam beberapa kali pemilihan presiden di Indonesia. Contohnya, pakem capres dan cawapres harus berasal dari unsur Islam-nasionalis. Pakem itu diyakini dan kemudian bisa diterabas oleh kemenangan SBY-Boediono pada 2009. Keduanya berasal dari unsur nasionalis.

Lalu, pakem militer-sipil juga sudah berhasil dijebol oleh kemenangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin pada 2019. Keduanya berasal dari unsur sipil.

“Ini menandakan bahwa cara pandang masyarakat Indonesia makin modern. Bukan hal mustahil kalau dalam waktu dekat pakem presiden Jawa ini jebol,” ungkapnya.

(Genpi.co

  • Bagikan