Supit Soroti Penyaluran Dana Kesehatan

  • Bagikan
Toni Supit

JAGOSATU.COM – Peningkatan pelayanan dan pemanfaatan dana kesehatan belum jalan optimal. Anggaran yang dialokasikan dalam APBD TA 2021 Pemprov Sulut itu masih jadi pergumulan warga. Pengelolaannya pun terkesan tak jelas dan tak tepat sasaran. Anggota DPRD Sulut, Toni Supit mengatakan penggunaan anggaran pembiayaan BPJS Kesehatan terhadap masyarakat yang dibebankan pada APBD Sulut, wajib disikapi serius.

Penting hal ini dilakukan karena fakta yang dijumpai di lapangan banyak sekali keluhan masyarakat terkait iuran BPJS Kesehatan. “Sampai saat ini ditemukan iuran BPJS Kesehatan hanya dibayarkan setahun dan tidak ada kelanjutannya,” ujar Supit, dalam rapat Paripurna Pembahasan Ranperda APBD Pemprov Sulut TA 2022 DPRD Sulut, Senin (15/11), kemarin.

Menurut Supit, hal ini wajib disikapi serius oleh Dinkes Sulut. Sebab, akibat hal ini berdampak bagi masyarakat peserta BPJS Kesehatan yang sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit. Dengan begitu warga peserta BPJS tidak menikmati pelayanan optimal. Imbasnya pun berujung pada masalah sosial. “Kami minta hal ini disikapi serius Dinkes dan Tim Anggaran APBD 2022 Pemprov Sulut dan,” tandasnya.


Tampil di hadapan Sekprov Sulut Asiano Gammy Kawatu (AGK), selaku ketua Tim Anggaran Pemprov Sulut, mantan Bupati Sitaro tersebut itu juga meminta SKPD terkait memperhatikan pengelolaan dan pemanfaatan dana operasional Rumah Sakit di Kabupaten/Kota se-Sulut. Penting ini dilakukan, kata Supit untuk memperjelas apakah sudah terpenuhi pengelolaan anggaran tersebut sudah sesuai dengan data yang ada di Dinas Kesehatan Sulut atau tidak. ‘’Wajib ini dilakukan. Sebab kami jumpai di lapangan masih ada keluhan dari beberapa Rumah Sakit terkait dengan barang habis pakai seperti oksigen maupun APD (Alat Pelindung Diri) kehabisan stock.’’ “Saya minta hal ini wajib diperhatikan Dinas terkait, agar kedepan tidak ada lagi komplain dari masyarakat,” tandas Supit.


Tak kalah penting, suami Evelin Sasingen, Bupati Sitaro itu juga mendesak eksekutif agar menyikapi serius pembayaran honorarium tenaga kesehatan yang realisasinya sering terlambat. Penting ini ditindaklanjuti secara cepat, mengingat kinerja mereka di lapangan yang sangat ekstra peduli melayani warga.


Berangkat dari sejumlah masukan dan usulan ini, Supit memintai Plh Sekprov selaku Ketua Tim Anggaran Pemprov dan Dinas terkait, agar ke depannya dapat menangangi lebih bijak dan dapat dianggarkan pada APBD 2022. “Jadi komitmen kami selaku wakil rakyat akan mengawal kebijakan yang berpihak pada rakyat yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan,” tegasnya. (MPD)

  • Bagikan