IMB Out, Manado Berlaku PBG

  • Bagikan

JAGOSATU.COM – Ranperda tentang Restribusi Bangunan dan Gedung disahkan menjadi Perda pada Senin (8/11). Pengesahan disetujui oleh 29 legislator DPRD Manado dalam Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Manado Aaltje Dondokambey, serta dihadiri Wakil Ketua Nortje Van Bone, Wakil Ketua Andre Laikun, Wali Kota Manado Andrei Angouw, Ketua Pansus Ronny Makawata, anggota Pansus bersama sejumlah anggota Dewan lainnya, Sekkot Manado Micler Lakat, dan sejumlah Kepala SKPD bersama Stafsus.


Ketua DPRD Manado Aaltje Dondokambey, mengatakan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) merupakan pengganti dari Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). “Ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung,” ujarnya.
“Dibandingkan dengan permohonan IMB, prosedur permohonan sampai penerbitan PBG diasumsikan lebih ringkas dan sederhana. Melalui sistem ini akan menciptakan prosedur perizinan yang tidak berbelit–belit, serta menjadi motivasi baru bagi iklim usaha investor untuk lebih berinvestasi di kota Manado,” paparnya.


Wali Kota Manado Andrei Angouw dalam sambutannya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pansus yang dibentuk DPRD Manado, yang telah membahas Ranperda ini menjadi Perda.
“Kiranya sinergitas dalam membahas program antara Pemkot dan Dekot Manado tetap terus terjalin di kemudian hari, demi terwujudnya Good and Clean Government,” ucap Wali Kota.


Andrei melanjutkan, Ranperda tersebut juga merupakan instruksi dari Presiden Jokowi yang merupakan turunan dari UU Cipta Kerja dalam upaya menggenjot perekonomian negara. “Pada hakikatnya retribusi PBG hanya berdasarkan terpenuhinya syarat teknis, sedangkan syarat dalam IMB adalah administratif dan teknis,” tutur Angouw.
“PBG lebih sederhana dibandingkan dengan IMB. Jadi masyarakat kota Manado dan para investor akan lebih mudah mengurus retribusi PBG,” pungkasnya.


Pemerintah secara resmi menghapus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan menggantinya dengan izin baru yang bernama Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.


Dalam pasal 347 ayat 1 dijelaskan bahwa bangunan gedung yang telah memperoleh perizinan dikeluarkan oleh pemda kabupaten kota sebelum berlakunya PP 16/2021, maka izinnya dinyatakan masih tetap berlaku. Lalu, bangunan gedung yang telah memperoleh IMB dari pemda kabupaten kota sebelum PP 16/2021 berlaku, izinnya masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin.


Kehadiran PBG ini nantinya menerapkan konsep norma, standar, pedoman, dan kriteria (NSPK) dari pemerintah pusat. Konsep ini berbeda dengan IMB yang dulu pernah diberlakukan. Jika IMB harus dibereskan dulu sebelum dapat membuat bangunan, maka PBG memungkinkan pembangunan dapat langsung dilaksanakan sepanjang pelaksanaannya memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah.


Dikutip dari laman Indonesia.go.id, dalam aturan tersebut pasal 11 menyatakan PBG berisikan sedikitnya dua hal yaitu fungsi bangunan gedung dan klasifikasi bangunan gedung. Informasi-informasi ini wajib dicantumkan dalam PBG. Bila tidak sesuai, maka pemilik bangunan gedung bisa dikenai sanksi. Selain PBG, pemilik bangunan nantinya juga perlu memiliki sedikitnya dua jenis izin lain, yakni: Surat Bukti Kepemilikan Bangunan (SBKBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).


SBKBG nantinya harus mencantumkan informasi fungsi bangunan dan klasifikasi bangunan, meliputi informasi mengenai kepemilikan bangunan, alamat bangunan, status hak atas tanah, nomor PBG, nomor Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Di samping itu, ada juga lampiran yang berisikan surat perjanjian pemanfaatan tanah, akta pemisahan, gambar situasi, dan akta fidusia. Sedangkan SLF diberikan pemda untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan sebelum bisa dimanfaatkan atau ditempati. (MPD)

  • Bagikan